You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Raih WTP Pemprov DKI Buat Task Force
photo Dadang Kusuma Wira Putra - Beritajakarta.id

Raihan WTP Bukti Pengelolaan Keuangan dan Aset DKI Makin Baik

Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, menuai respon positif berbagai kalangan.

Ini menandakan birokrasi untuk bidang pelaporan keuangan, aset-aset, harta dan lain-lain di DKI itu sudah bagus

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini menilai, pemberian opini WTP dari BPK ini menunjukan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemprov DKI Jakarta semakin baik.

"Ini menandakan birokrasi untuk bidang pelaporan keuangan, aset-aset, harta dan lain-lain di DKI itu sudah bagus," ujarnya kepada Beritajakarta.id, Rabu (30/5).

Pengamat: Opini WTP Beri Sentimen Positif Investasi di DKI

Menurut Didik, sebagai Ibukota negara, sudah sepatutnya bagi DKI Jakarta mendapatkan opini WTP di setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan. Dengan begitu, DKI akan menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengelola keuangan dan aset.

Didik juga berpesan kepada Pemprov DKI agar memanfaatkan setiap kesempatan pemeriksaan atau audit anggaran untuk terus memerangi tindak pidana korupsi.

"Jadi memang status WTP ini bisa menjadi modal untuk memperbaiki dan melangkah lebih baik lagi," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1196 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1184 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye973 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye950 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye860 personBudhi Firmansyah Surapati